Cilegon, INFO_Pas – Aparat penegak hukum haruslah memastikan Asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan diwujudkan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan (Justiciabelen). Dalam pada itu untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Cilegon, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon┬áberinisiasi untuk menggelar Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum, pada hari Senin (06/04/2020).

Rapat koordinasi ini dilakukan secara daring melalui teleconference via aplikasi Zoom, yang diikuti oleh Kasi Pidum Kejari Cilegon, Kapolres Cilegon, Kabaspas Serang, dan Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Rapat ini membahas pelaksanaan regulasi pusat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Rapat dibuka oleh Kepala Lapas Cilegon, Masjuno mengatakan bahwa pimpinan pusat telah menetapkan regulasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang saat ini menjadi momok mengerikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia bahkah di dunia. Kendati demikian, Lapas Cilegon telah membebaskan sebanyak 169 narapidana yang memenuhi persyaratan melalui asimilasi rumah dan integritas luar biasa sebagaimana Permenkumham No.10 tahun 2020, yang merupakan salah satu mitigasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas Cilegon.

“Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak didik melalui asimilasi dan integrasi luar biasa ini adalah upaya Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam pencegahan secara cepat dan sigap penyebaran Covid-19. Dan mereka (narapidana) yang bebas tentu memenuhi persyaratan sesuai Permenkumham No. 10 tahun 2020”, tutur Masjuno.

“Kami tidak dapat bekerja sendiri, kami butuh bantuan dan dukungan semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Terimakasih, Semoga sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, yakni mendapatkan masukan yang baik dan berkualitas dari aparat penegak hukum maupun dari jajaran Kanwil Kemenkumham Banten dapat tercapai”, tutup Masjuno.